FacebookTwitter

garisbatasatas

Draft Insentif PPN Galangan Kapal Tuntas?
02 Dec 2014 15:37

Harian “Kompas” tanggal 27 November 2014 memuat berita dengan judul “Draft Insentif Galangan Kapal Tuntas”. Dalam berita tersebut dikemukakan bahwa draft itu berisi usulan rancangan regulasi di bidang fiskal meliputi usulan revisi Peraturan Pemerintah No. 38/2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 146/2000 tentang Impor dan/atau Pen [ ... ]

Siap-siap Pemberlakuan e-Faktur Pajak
02 Jul 2014 05:09

Faktur Pajak adalah dokumen penting dalam pemungutan PPN. Karena kedudukannya yang penting, maka teknis pembuatan, pembetulan dan penggantian Faktur Pajak pun harus mengikuti suatu aturan baku. Mulai dari bentuk, penomoran, informasi minimal yang tercantum dalam Faktur Pajak, hingga penanda tangan Faktur Pajak diatur secara khusus. Hal ini untuk me [ ... ]

Ketika Aturan Bukan Pilihan
20 Jun 2014 02:06

Seperti yang sudah dibahas pada tulisan sebelumnya, aspek pajak atas akun biaya kepegawaian dapat berpola TI-DE, NTI-NDE, NTI-DE, dan TI-NDE. Tulisan kali ini akan menyoroti dua aspek pajak yang disebut pertama. Pada aspek pajak TI-DE, suatu transaksi pada akun beban kepegawaian dikenakan PPh 21 dan lolos di PPh Badan (biaya diakui) sedangkan pada  [ ... ]

Uang atau Barang?
16 Jun 2014 04:13

Bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai dapat berupa uang, natura, kenikmatan atau fasilitas. Sebagai pegawai, jika Anda diminta memilih, lebih baik menerima penghasilan dalam bentuk uang atau barang? Anda mungkin akan menjawab, lebih senang menerima penghasilan dalam bentuk uang, karena bisa lebih leluasa memanfaatkan penghasila [ ... ]

Hemat PPh 21 di Balik PPh Badan
16 Jun 2014 01:54

Dalam akun beban kepegawaian, dua aspek pajak yang paling umum muncul adalah PPh 21 dan PPh Badan. Dari sisi PPh 21, WP harus menentukan apakah transaksi yang dicatat merupakan objek PPh 21 (Taxable Income/TI) atau bukan (Non Taxable Income/NTI). Selanjutnya WP juga wajib memastikan apakah transaksi tersebut dapat dibiayakan (Deductible Expenses/DE [ ... ]

Mitos Seputar Pembebanan Biaya
09 Jun 2014 02:39

Dalam praktik, berkembang pendapat bahwa seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Apakah pendapat ini benar atau hanya mitos? Bila benar, maka ini tentunya dapat memperkecil PPh Badan yang semestinya terutang. Lalu bagaimana bila hanya sekedar mitos? Benar atau ti [ ... ]

Benefit Pegawai dan Variasi Aspek Pajaknya
09 Jun 2014 02:32

Setiap transaksi pemberian benefit kepada para pegawai sudah pasti dicatat oleh bagian akunting. Terkait pencatatan ini umumnya ada dua aspek pajak yang muncul yaitu PPh 21 dan PPh Badan. Bagian SDM dan bagian Pajak/Akunting perusahaan harus menentukan apakah benefit tersebut objek atau bukandan apakah biayanya boleh diakui atau justru harus dikore [ ... ]

Bagaimana Melakukan Internal Tax Review?
04 Jun 2014 02:00

Mudahkah untuk melakukan Internal Tax Review? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya dikembalikan kembali kepada kemampuan seseorang dalam menguasai peraturan pajak, memahami akuntansi dan tentunya harus dapat menguasai proses bisnis perusahaan. Bila kita dapat memahami ketiga hal di atas, tentunya dalam melakukan Internal Tax Review bukanlah peker [ ... ]

Ruang Lingkup Internal Tax Review
03 Jun 2014 02:10

Internal Tax Review dapat berarti tindakan untuk melakukan ‘pemeriksaan pajak’ terhadap diri kita sendiri. Sehingga untuk dapat mempersiapkan sebuahInternal Tax Review mau tidak mau kita harus dapat memahami proses kerja pemeriksa pajak. Pada saat diperiksa, segala hal yang ada atau tidak ada di dalam pembukuan akan dipertanyakan dan dipersoalk [ ... ]

Lakukan Internal Tax Review Sebelum Semuanya Terlambat
30 May 2014 08:52

Bagi Anda yang berkecimpung di dunia pajak tentunya sudah tidak asing dengan istilah review. Tidak sulit memang untuk melafalkan istilah tersebut, namun untuk dapat melaksanakan review yang terkait dengan kewajiban perpajakan memang tidak semudah pelafalannya. Dengan melakukan review perpajakan (atau biasa disebut Internal Tax Review) dapat berarti [ ... ]

Cara Membuat Multi NPWP di e-SPT PPh 21

Bapak/Ibu Pelanggan yang Berbahagia,

Seperti e-SPT yang lama, e-SPT versi PER-14/PJ/2013 (versi 2.1) juga bisa digunakan untuk multi NPWP. Ini tentu kabar baik bagi bagian pajak/sdm yang meng-handle pengisian SPT PPh 21 di beberapa perusahaan. Menariknya lagi, cara membuat multi NPWP tersebut kini lebih sederhana karena WP tidak perlu setting ODBC terlebih dahulu.
Berikut detil langkahnya:

  1. Copy data base kosong dari C:\Program Files\DJP\e-SPT Masa 21-26 2014\db\dbkosong   (Untuk MS Office 2003 dan sebelumnya pilih file db2113.mdb. Untuk MS Office 2007 dan sesudahnya pilih file db2113.accdb).
  2. Tempatkan di lokasi yang berbeda –  agar bisa di-rename – kemudian ubah nama file-nya.
  3. Pindahkan file database yang telah di-rename tersebut ke dalam folder db di alamat C:\Program Files\DJP\e-SPT Masa 21-26 2014\db.

Setelah ketiga langkah di atas selesai, database baru akan tampak ketika WP membuka e-SPT. WP tinggal memilih database baru tersebut dan melakukan log in. Masukkan NPWP yang baru dan lakukan pengisian e-SPT seperti biasa.

Bagaimana Bapak/Ibu, cukup mudah bukan? Selamat mencoba..

garisbatas